Salatiga – Jurnal Ijtihad Fakultas Syariah (Fasya) bekerja sama dengan Pusat Moderasi Beragama UIN Salatiga menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama untuk Mahasiswa dengan mengangkat tema “Hak Konstitusional Pengungsi Ahmadiyah: Belajar Moderasi Beragama dari Lombok”, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini menjadi ruang akademik untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai moderasi beragama, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta peran negara dalam menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan bermartabat.

Kegiatan diawali dengan keynote speech oleh Hammam, M.Pd., Ph.D., selaku Ketua LPPM UIN Salatiga, dan opening speech oleh Prof. Ilyya Muhsin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah. Acara menghadirkan Apipuddin, S.H.I., LL.M., Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN Mataram sekaligus mahasiswa Program Studi Hukum Islam Program Doktor (PSHPD) Universitas Islam Indonesia, sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Aini Rahmania, M.H., dosen Fakultas Syariah UIN Salatiga, yang mengarahkan pembahasan secara interaktif dan akademis.
Kegiatan ini dihadiri tidak kurang dari 150 peserta dari kalangan dosen, mahasiswa, masyarakat, aktivis dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Apipuddin mengulas hasil penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional pengungsi Ahmadiyah di Lombok. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dengan analisis hukum positif, pendekatan sosiologis, dan fakta empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), serta telaah dokumen hukum dengan melibatkan pengurus dan mubalig Ahmadiyah, pengungsi, aktivis Lakpesdam NU, serta YPKM NTB. Penelitian yang mengambil lokasi di Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Timur tersebut menunjukkan dinamika perubahan pengakuan negara terhadap kelompok pengungsi Ahmadiyah.
Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebelum 2014 negara belum memberikan pengakuan dalam dimensi love, right, maupun solidarity. Namun, sejak 2014 mulai terjadi transformasi melalui pemenuhan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan pada 2015, dukungan psikososial pada 2018, hingga relokasi terbatas pada 2021. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan negara lebih dahulu dimulai melalui dimensi right (hak), bukan love (kepedulian). Perspektif tersebut memperluas teori pengakuan Axel Honneth sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab etis untuk memulihkan martabat warga secara struktural. Meski demikian, penelitian ini juga mencatat keterbatasan cakupan lokasi pada tiga wilayah di Lombok sehingga keterlibatan aktor lain masih perlu dikaji lebih lanjut.
Melalui kegiatan ini, Jurnal Ijtihad Fasya dan Pusat Moderasi Beragama UIN Salatiga berharap mahasiswa semakin memahami bahwa moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan sikap toleransi dalam kehidupan sosial, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap perlindungan hak konstitusional, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kegiatan ini sekaligus menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam membangun ruang dialog akademik yang inklusif, kritis, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Artikel penelitian yang menjadi bahan diskusi dapat diakses melalui laman Jurnal Ijtihad: https://ejournal.uinsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4825.
